Kabar Baik! Aturan rumah Tipe 36 Dibatalkan

Kabar Baik! Aturan rumah Tipe 36 Dibatalkan

21 January 2013 / Berita Properti / () Komentar
Ditulis oleh

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disambut baik oleh masyarakat. Dengan keputusan tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali punya harapan memiliki rumah sesuai kemampuan ekonominya.”Semua akan kami pusatkan pada tipe-tipe rumah di bawah 36 meter persegi, termasuk merevisi harganya.” Eddy Ganefo, Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Momentum ini juga sekaligus menjadi peluang tersendiri bagi pengembang perumahan untuk mengejar target.

"Untuk harga rumah di bawah tipe 36 ini berkisar antara Rp 50 sampai 70 juta," ujarnya. Eddy mengatakan, ke depan pihaknya akan mengatur kembali strategi untuk membangun rumah sederhana. Ia merancang target bisa membangun 100 ribu unit rumah di bawah tipe 36. Adapun area yang akan dibangun mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur dan dipusatkan pada rumah tipe 36.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/10/2012), membatalkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur luas lantai rumah minimal 36 meter persegi (M2).

"Pasal 22 ayat (3) UU Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan amar putusan di Jakarta.

Adapun bunyi lengkap Pasal 22 ayat (3) adalah "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi". Dalam pertimbangannya, MK menilai Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 M2, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran 36 M2," kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim, saat membacakan pertimbangan mahkamah.

Muhammad Alim mengatakan bahwa aturan tersebut berarti telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuaik dengan ukuran minimal tersebut.

Sumber : Berbagai sumber